Kreasi yang Terserak

Pada dasarnya, seorang anak membutuhkan sosialisasi dengan teman sebayanya. Bukan hanya dengan melakukan permainan seperti petak umpet, tetapi juga dengan sekolah. Sekolah adalah salah satu media pembentuk kepribadian seorang anak. Selain bersosialisasi, para siswa pasti akan mendapatkan yang namanya pendidikan. Pendidikan adalah faktor utama untuk memperbaiki kualitas penerus bangsa Indonesia. Akan tetapi, pendidikan membutuhkan modal yang lumayan besar. Ini membuat para orangtua yang berasal dari kalangan menengah ke bawah merasa keberatan. Mereka merasa lebih baik anaknya bekerja dan menghasilkan uang sehingga tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk sekolah. Namun hal itu kini tidak terlalu meresahkan bagi rakyat kecil yang mau dan berusaha untuk memanfaatkan program pemerintah dengan maksimal. Seperti yang kita lihat di televisi, sekarang ada program pemerintah yaitu “Sekolah Gratis” (iklan layanan masyarakat: sekolah gratis). Program ini dan program-program pemerintah yang lain bisa diwujudkan karena anggaran pendidikan dari APBN. Tujuannya adalah meringankan beban dan memakmurkan masyarakat. APBN didapat dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri dibagi lagi menjadi dua, yaitu penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Sumber dana APBN dibagi jadi beberapa bagian, yaitu: I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Dari pajak a. Penerimaan pajak dalam negeri: i. Pajak Penghasilan (PPh) ii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) iii. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) iv. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) v. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) vi. Cukai vii. Pajak lainnya b. Pajak perdagangan internasional : i. Bea Masuk ii. Bea Keluar 2. Bukan pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam i. Migas • Minyak Bumi • Gas Alam ii. Non-migas • Pertambangan Umum • Kehutanan • Perikanan b. Penerimaan laba pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) c. PNBP lainnya d. Pendapatan BLU II. Hibah Untuk Si “Topi Merah dan Biru” Umumnya, wajib belajar di Indonesia adalah sembilan tahun. Itu pun masih banyak anak yang belum mendapatkan hak untuk belajar. Ini bisa dilihat dari rendahnya pendidikan di Indonesia. Banyak anak yang tidak mampu malah menjadi pemulung, gepeng, bahkan menjadi PRT. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan iklan-iklan pemerintah yang menyatakan bahwa setiap anak wajib belajar sembilan tahun. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan nasional, dana tersebut berkisar Rp 207,4 triliun. Seyogyanya dana tersebut bisa membantu pendidikan rakyat kecil, sehingga semua anak bisa menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Penambahan alokasi dana pendidikan berfokus kepada peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan, serta peningkatan mutu pendidikan dan penelitian untuk memperkuat daya saing bangsa. Menurut saya, alokasi dana pendidikan lebih baik ditingkatkan untuk siswa SD dan SMP. Mengapa begitu? karena di Indonesia mempunyai program wajib belajar sembilan tahun, sehingga untuk merealisasikan wajib belajar sembilan tahun akan terasa lebih ringan. Apalagi siswa SD dan SMP semakin tahun semakin meningkat dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya-biaya tersebut tidak hanya untuk membeli keperluan sekolah, seperti buku, seragam, dll, tetapi juga untuk memperbaiki bangunan kelas dan sekolah yang sudah tidak layak pakai. Jika keadaan kelas dan sekolah itu nyaman, maka siswa akan lebih berkonsentrasi ketika menerima pelajaran. Realisasi dana APBN yang dialokasikan untuk pendidikan bisa dilihat dari mulai disosialisasikannya program pemerintah, yaitu sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri. Ini sangat membantu bagi orang yang menengah ke bawah. Bagi yang bisa melihat peluang, maka ia akan berusaha memaksimalkan dan mendukung program ini (iklan layanan masyarakat : sekolah gratis). Hubungan pendidikan dengan kemajuan bangsa Pendidikan tinggi menjadi salah satu penentu dalam kemajuan suatu bangsa. Alasannya, dalam konteks daya saing global, peranan pendidikan tinggi sangat penting dalam mendorong percepatan kemajuan bangsa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Paskah Suzetta mengatakan, pemerintah mengambil strategi pengembangan dinamika pengembangan ekonomi global yang digerakan ilmu pengetahuan. Paskah mengatakan, strategi ini menempatkan pendidikan tinggi pada posisi yang strategis. "Lulusan perguruan tinggi akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Inilah yang disebut knowledge driven economic growth," katanya. Pemerintah memang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempertahankan daya saing nasional, maka anggaran pembangunan infrastruktur setiap tahunnya terus ditingkatkan. Pada tahun 2005, anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur mencapai Rp19,68 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 63,78 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 224,08%. Hal ini ternyata memberikan dampak positif, yaitu menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia. Data Susenas Maret 2008 menunjukkan bahwa penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,2 juta orang, dari 37,2 juta orang (16,58 persen) pada Maret 2007 menjadi 34,96 juta orang (15,42 persen) pada Maret 2008. Jika kita tarik benang merah diantara dua hal yang berbeda ini, ternyata pendidikan memang penting untuk kemajuan bangsa. Dan bangsa yang maju adalah bangsa yang pendidikan di negaranya benar-benar bagus dan berkualitas sehingga mencetak generasi yang unggul.















Daftar Pustaka
Kompas.com. 7 Januari 2009. Bappenas: Peran Perguruan Tinggi Penting. [Online]. Tersedia : http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/07/22502149/Bappenas.Peran.Perguruan.Tinggi.Penting. [12 April 2009]

Antara.co.id. 27 Agustus 2008. Pemerintah Jelaskan Peran Strategis APBN 2009. [Online]. Tersedia : http://www.antara.co.id/arc/2008/8/27/pemerintah-jelaskan-peran-strategis-apbn-2009/. [12 April 2009]

Fiskal.depkeu.go.id. 2009. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2008 dan 2009. [Online]. Tersedia : http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/link.asp?link=1100000. [06 April 2009]